Birokrat Tersandung Uang Haram

Bandung – Setelah melakukan penyidikan terkait kasus korupsi pembangunan Islamic Centre (IC) tahun 2010 lalu. Akhirnya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) menetapkan Forkas Pardamean Harahap merupakan mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten (DTRP Kab) Bekasi sebagai tersangka. Akibat perilaku korupsi yang dilakukannya, negara telah mengalami kerugian sebesar Rp (rupiah) 8,9 miliar.

Dipublikasi di Berita Utama | Tinggalkan komentar

CPNS Terima SK Pemecatan Setelah Ikuti Tes Prajabatan

Tes Prajabatan menuju PNS untuk CPNS, hasilnya bisa SK Pemecatan

Tes Prajabatan menuju PNS untuk CPNS, hasilnya bisa SK Pemecatan

Jawa Timur – Kasus pemecatan dengan hormat terhadap PNS (pegawai negeri sipil) maupun CPNS (calon pegawai negeri sipil) di pemerintahan kabupaten/kota di provinsi di Jawa Timur merupakan kasus yang tidak pernah tersentuh hukum. Dan pelakunya bisa dikatakan kebal hukum.

Di kota Surabaya, kasus pemecatan sepihak dipastikan masih tetap berjalan lancar dan aman-aman saja hingga sekarang. Pada tahun 2011, salah satu CPNS yang sudah menggantongi golongan II-A selama 9 tahun lebih, dipecat setelah mengikuti tes prajabatan. Pemecatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota Surabaya dianggap sepihak alias ILEGAL. Sebab CPNS yang dipecat tidak pernah menerima surat peringatan apapun yang mengungkapkan bahwa dirinya akan dipecat, apalagi untuk menandatangani usulan pemecatan dari pihak lembaganya.

Ada dugaan, praktek pemecatan terhadap CPNS yang dilakukan sepihak, melibatkan pejabat birokrasi pemerintah kota Surabaya dan juga Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Surabaya dan juga instansi terkait lainnya. Selayaknya aparat penegak hukum yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan segera melakukan tindakan cepat melakukan penelusuran minimal 10 tahun kebelakang untuk membongkar kasus yang pelakunya “kebal hukum” ini./*

Dipublikasi di Berita Utama | Tinggalkan komentar

BBM Naik, Jokowi Tidak Becus Jadi Presiden

imam supardi (abi)

imam supardi (abi)

Jawa Timur – Keinginan pemerintah mencabut subsidi BBM (bahan bakar minyak) dan diganti dengan menaikkan harga khususnya bensin hingga Rp 10000 per liter membuat masyarakat “gerah” . Kebijakan pemerintah xudah dianggap telah meresahkan masyarakat dan tidak pro rakyat.

Beban rakyat Indonesia bukan berkurang,tapi makin bertambah. Kesejahteraan untuk rakyat yang seharusnya diberikan oleh pemerintah justru menjadi “kemelaratan” rakyat.

Ironis sekali jika indonesia yang memiliki 2/3 harta dan kekayaan di dunia menjadi miskin. Menurut Imam Supardi, salah satu sesepuh nasional, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Bukan sekedar kekayaan alam yang harus dikelola dengan benar, namun juga kekayaan SDM (sumber daya manusia) harus mendapat priorotas utama. Kekayaan alam tidak akan pernah dikelola dengan benar jika SDM nya tidak benar.

“Saya berani jamin, harga bensin bisa dijual 4250 rupiah. Tidak perlu menaikan sampai 10000 rupiah,” kata Imam Supardi yang biasa disapa Abi ini kepada portal nasional.

“Kalau bensin dijual dengan harga 10000 rupiah, rakyat sengsara,” tambahnya.

Peluang terjadinya praktek penyelundupan BBM untuk negara asing hanya teoritis, sedangkan prakteknya, penyelundupan BBM melibatkan banyak orang, bahkan mungkin ada pejabat yang sengaja melibatkan diri untuk memuluskan penyelundupan tersebut.

Untuk menutup kerugian negara selayaknya bukan rakyat yang bertanggung jawab, melainkan pemerintah. Pemerintah harus melakukan pembenahan sistim operasional Pertamina. Penelusuran sistim operasional mulai dari produksi, penampungan dan pengiriman BBM harus sesuai dan tepat sasaran. Perusahaan rekanan Pertamina juga sudah jelas. Penanggung jawab operasional juga jelas. Jalur operasional Pertamina juga sangat jelas.

“Jangan karena satu atau dua orang yang merugikan negara, jutaan rakyat harus dikorbankan,” ujar Abi.

“Kalau BBM naik, ini membuktikan bahwa Jokowi tidak becus jadi presiden,” ungkap Abi.

“Saya siap membantu pemerintah untuk melunasi seluruh hutang negara. Dan saya hanya memerlukan waktu 30 hari untuk melunasinya,” Kata Abi.

Dipublikasi di Berita Utama | Tinggalkan komentar

Bisnis “Peras” Rakyat Atas Nama Sistim di Perguruan Tinggi Negeri

tut wuri handayani.Jawa Timur – Masuk perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak ubahnya melamar pekerjaan untuk menjadi CPNS. Meski lolos tes, calon mahasiswa harus mengeluarkan uang puluhan juta rupiah. Tidak semua calon mahasiswa mendapat dispensasi baik untuk Uang Kuliah Awal (UKA) yang dibayar satu kali selama menjadi mahasiswa, maupun Uang Kuliah yang dibayar persemester meskipun calon mahasiswa mengantongi surat keterangan kurang mampu darikantor kelurahan setempat.

Informasi yang berhasil dikumpulkan portal nasional, hampir seluruh perguruan tinggi negeri yang ada di surabaya melakukan bisnis peras rakyat atas nama sistim. Dan PTN ini tidak peduli dengan calon mahasiswa yang meminta keringanan biaya maupun kelonggaran waktu pelunasan UKA.

Petinggi PTN berdalih bahwa sistim telah dibangun sebut saja UNESA (universitas negeri surabaya). Meski melalui telepon seluler, antara dekan dan PR II yang sama-sama bergelar profesor ini melakukan negosiasi dan setuju atas dispensasi kelonggaran waktu atas pembayaran UKA 30jt rupiah terhadap calon mahasiswa, namun saat disposisi secara tertulis dari PR II ke Dekan, menyarankan agar yang bersangkutan melakukan pinjaman ke bank/koperasi yang inti dari disposisi tersebut menolak secara halus permintaan dispensasi dari orang tua/wali murid calon mahasiswa. Dan ini di “iya” kan oleh Dekan penerima disposisi.

Presiden terpilih, Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla, harus melakukan perombakan total adanya bisnis peras uang rakyat (calon mahasiswa) yang ada di perguruan tinggi negeri, sebab dari sistim yang sekarang dijalankan perguruan tinggi negeri, telah membentuk karakter generasi bangsa berperilaku untuk korupsi jika menjadi pejabat.

Dan KPK harus melakukan tindakan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan pada sektor perguruan tinggi negeri karena meski nota bene milik pemerintah, tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa yang tertuang dalam UUD’45 Pasal 31 ayat 1 berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran tidak dilaksanakan dan tidak menutup kemungkinan

Tidak menutup kemungkinan, perilaku peras rakyat yang mengatasnamakan sistim yang dilakukan di sebagian besar perguruan tinggi negeri di surabaya, juga diselenggarakan oleh PTN lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk membongkar “bisnis” ini, lembaga yang berwenang harus melakukan penyidikan atas jumlah dan nama dari data penerimaan calon mahasiswa hingga jumlah dan nama mahasiswa baru. Dan yang pasti, program studi tertentu yang melakukan penolakan adanya permintaan dispensasi, terutama program studi yang banyak diminati oleh calon mahasiswa./*

Dipublikasi di Berita Utama | 1 Komentar

SMK Mini, Wujud Gagalnya Sistim Pendidikan

tut wuri handayani.Jawa Timur – Pemerintah Jawa Timur akan mendirikan sebanyak 80 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini di 80 pondok pesantren (ponpes) di sebagian wilayah Jawa Timur dan di mulai pada tahun ajaran 2014-2015. Masing-masing SMK Mini mendapat anggaran Rp 250 juta sebagai biaya operasional pendirian satu SMK Mini dan satu SMK Mini akan menampung 200 peserta didik dalam satu periode pengajaran.

SMK Mini sendiri didirikan sesuai dengan potensi daerah yang ada di wilayah pondok pesantren termasuk program studi (prodi) maupun materi yang akan diajarkan, disesuaikan dengan kebutuhan kerja di daerah sekitar. Kelulusan siswa SMK Mini akan mengantongi Sertifikat telah mendapat pelatihan di SMK Mini.

Peserta didik pada SMK Mini bisa diambilkan dari santri di ponpes tersebut maupun warga sekitar. Tidak ada syarat pendidikan khusus yang harus dimiliki calon peserta didik. Seleksi calon siswa SMK Mini diserahkan kemasing-masing ponpes. Belajar di SMK Mini mirip ikut pelatihan/kursus, dan waktu studinya sekitar enam bulan.

Selain bekerjasama dengan sejumlah politeknik yang ada di Jawa Timur seperti Politeknik Malang, Politeknik Jember, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan Akademi Perikanan dan Kelautan Sidoarjo, pihak pemerintah provinsi Jawa Timur pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga bekerjasama dengan pelaku dunia usaha dan industri yang ada di Jawa Timur untuk transformasi keahlian, pengetahuan serta peningkatan kompetensi.

Untuk menunjang kualitas pembelajaran, guru pengajar SMK Mini akan dimagangkan di beberapa perusahaan sehingga apa yang diajarkan ke siswa SMK Mini merupakan pelajaran praktis yang bisa langsung diterapkan.

Masyarakat tidak faham dengan pendirian SMK Mini yang di gagas oleh Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, yang tahun ini, SMK Mini dipastikan mampu menciptakan 16.000 calon tenaga kerja profesional dengan mengandalkan 6 bulan pelatihan dan bisa langsung dierima kerja. Sedang siswa yang ada di SMK umum, tidak pernah difikirkan oleh Soekarwo bagaimana caranya menyerap dan menciptakan lapangan kerja bagi siswa yang lulus dari SMK umum tersebut.

Status SMK Mini pun juga tidak jelas. meski bernama Sekolah Menengah Kejuruan, terlepas benar dan tidaknya kurikulum sekolah dan sistim yang diterapkan, SMK Mini melakukan pelaksanaan belajar mengajar sebatas pelatihan kerja. Mungkin pemerintah sudah pusing memikirkan pendidikan karena selepas orde baru (orba) sistim pembelajaran pada sektor pendidikan nasional berubah-ubah tata cara nya alias berubah-ubah wujud, mungkin program pembelajaran pendidikan selama ini merupakan program gagal yang tidak diakui banyak pihak.

Pada pasal 31 UUD’45 ayat :

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sedang pasal 27 ayat 2 berbunyi : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pada pasal 27 ayat 2 ini memancarkan hak dasar atau hak asasi warga negara dan asas keadilan sosial dan kerakyatan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini ber­tujuan menciptakan lapangan kerja guna memperoleh peng­hidupan yang layak bagi warga negara./*

Dipublikasi di Berita Utama | Tinggalkan komentar

Bubarkan SMK Atau Adili Pengeluar Kebijakan Pendidikan

GambarJawa Timir – Sisitim pendidikan di negara Indonesia dinilai sebagian masyarakat menganut sistim pembodohan dan pembohongan terhadap masyarakat. Motto SMK BISA hanya pemanis bibir yang dilontarkan pejabat.

Sistim Pendidikan Nasional telah melanggar UUD’45 pasal 31 tentang Pendidikan. Pada UUD’45 pasal 31 yang sudah di amandemen berbunyi :

AYat 1 : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ***

Ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya***

Ayat 3 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ,yang diatur dengan undang-undang ****

Ayat 4 : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional ****

Ayat 5 : Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan kesejahteraan umat manusia ****

Pada kenyataannya, penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2014 di Institut Teknologi Surabaya (ITS) pada poin keterangan SMK/MAKtidak ada penjelasan. Dan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada persyaratan tertulis Bukti Kelulusan SLTA. Disini disinyalir menolak menerima siswa lulusan SMK (sekolah menengah kejuruan). Dan untuk Perguran Tinggi Negeri ada pembatasan penerimaan siswa asal SMK. Pemerintah tidak siap memegang amanah ayat 1 dan disini juga terjadi pelanggaran ayat 5 dari UUD’45 pasal 31. Dan pastinya UU Pendidikan di era reformasi telah menyimpang dari UUD Pendidikan itu sendiri.

Untuk tahun 2015, sudah terngiang di telinga bahwa PTN (perguruan tinggi negeri) tidak menerima siswa lulusan SMK. Siswa lulusan SMK hanya diperbolehkan mengambil jurusan D3 lalu melanjutkan ke D4 yang kelulusannya bertitel Sarjana Sains Terapan kalau lanjut ke S2, titelnya Magister Sains Terapan. Dimana gelar sarjana murni maupun magister murni tidak akan diperoleh.

Yang menjadi persoalan, kebijakan sistim penerimaan mahasiswa baru tersebut pasti dilakukan pembahasan oleh beberapa orang yang memakai anggaran negara yang notabene uang dari rakyat. Bisa dipastikan ketidak adilan yang dilontarkan pemerintah kepada masyarakat terkait pendidikan ada kepentingan sepihak untuk meraup keuntungan./*

Dipublikasi di Berita Utama | Tinggalkan komentar

KPK Incar Gamawan Fauzi

Gambar

Jakarta – Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak bakal melepaskan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Gamawan akan dipanggil untuk menghadap penyidik. Karena dari hasil penyelidikan ditemukan beberapa modus korupsi proyek e-KTP, salah satunya penggelembungan harga satuan e-KTP.

KPK akan menelusuri keterlibatan berbagai pihak dalam proyek e-KTP melalui pola yang lazim diterapkan, yakni melalui Pejabat Pembuat Komitmen proyek.

“Kita lihat proses pemeriksaan untuk menentukan lebih lanjut. Pola itu tergantung bukti-bukti yang akan kita dapatkan nanti,” sambung Bambang.

Menurut KPK, dugaan penghitungan kasar uang negara yang dikorupsi dalam kasus e-KTP mencapai Rp 1,12 triliun, dengan kalkulasi anggaran yang dikucurkan bertahap total nilai Rp 6 triliun.

Dipublikasi di Berita Utama | Tinggalkan komentar